jump to navigation

Dan Sejarah pun Digugat January 18, 2006

Posted by dianika wardhani in Buku.
trackback

Judul buku : Meredesain Konstitusi
Penulis : Soetanto Soepiadhy
Penerbit : Kepel Press, Jogjakarta
Tebal : 177 halaman
Terbit : September 2004
Peresensi : Dianika Wisnu Wardhani

Sejarah berjalan sesuai putaran waktu. Sama halnya ungkapan yang biasa terdengar di telinga yakni setiap generasi eksis dengan gerakannya sendiri untuk menuliskan sejarah yang akan layak dikenang di masa selanjutnya.Adalah hal wajar ketika pada fase saat pergantian generasi ada semacam gugatan terhadap sejarah. Tentu gugatan tersebut merupakan hasil dari sebuah perenungan panjang dan analisis kritis atas fenomena kejadian yang pernah ada.Banyak hal juga kejadian yang ada di negeri ini yang diragukan keabsahannya.

Salah satu hal yang mencoba digugat keberadaannya adalah Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi negeri ini. Seperti yang terungkap dalam buku ini. Nampaknya gagasan tentang desain baru landasan perundang-undangan negeri ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Tak hanya para pakar hukum di bidang tata negara angkat bicara, melainkan tokoh lain.Negara dan konstitusi ibarat dua sisi mata uang. Satu dan lainnya saling berkait menjadi satu kesatuan sempurna. Pakar Hukum Tata Negara papan atas, Sri Soemantri M menyebutkan tidak ada satu negara pun di dunia sekarang ini yang tidak memiliki konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.Disebutkan dalam buku ini, konstitusi pada sebuah negara memiliki fungsi formal yakni alat untuk menunjukkan eksistensi diri kepada dunia luar, sebagai identitas diri suatu negara, dan alat penunjuk kedewasaan suatu negara. Dengan demikian, keberadaan UUD 1945 sangat bisa jadi sekadar sebagai sesuatu yang berfungsi untuk menjalankan fungsi tersebut.Praduga tersebut ditegaskan dengan pengungkapan tiga kelemahan UUD 1945. Dikatakan Soetanto, kelemahan-kelemahan tersebut menjadi semacam pintu masuk yang sempurna pembangunan sistem politik ademokratis. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah executive heavy, keberadaan pasal-pasal ambigu, dan atribusi kewenangan yang terlalu banyak (halaman 74).Tidak hanya itu. Soetanto bahkan menilai jika UUD 1945 merupakan satu dokumen yang lahir dari adanya kecelakaan sejarah. Dokumen terpenting dalam negara Indonesia itu lebih tepat disebut sebagai UUD kilat. Dalam buku ini, Soetanto memaparkan sekumpulan fakta pendukung terkait anggapannya tersebut. Diantaranya adalah melalui pendekatan yuridis-historis.BPUPKI melangsungkan sidang pertamanya mulai 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Waktu empat hari tersebut digunakan untuk membicarakan tentang dasar negara. Selanjutnya sidang kedua diadakan pada tanggal 10 Juli 1945 hingga 17 Juli 1945.Jeda waktu antara sidang pertama dan sidang kedua merupakan masa reses anggota BPUPKI. Aturan yang ada menegaskan bahwa selama dalam masa reses, BPUPKI tidak diperbolehkan untuk menghasilkan keputusan dalam bentuk apa pun.Kenyataan yang diketahui, selama masa reses tersebut, terjadi pertemuan lain di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 antara panitia kecil di bawah pimpinan Ir Soekarno dengan 30 orang anggota BPUKPKI yang bertempat tinggal di Jakarta. Dalam pertemuan itu dibentuk sebuah panitia kecil yang diketuai oleh Ir Soekarno dan berhasil menyusun Piagam Jakarta (halaman 67).Diakui atau tidak, keberadaan UUD 1945 sebagai konstitusi telah tersosialisasi dalam kehidupan bernegara diantaranya melalui pendidikan. Apa pun bentuknya, bahan pengajaran yang ada di lembaga pendidikan menegaskan bahwa konstusi negeri ini adalah UUD 1945. Bentuk lain adalah dengan ‘mewajibkan’ sebuah organisasi yang ada di Indonesia untuk menjadikan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Dengan demikian muncul anggapan sekaligus keyakinan UUD 1945 merupakan dokumen sakral.Lepas dari apa pun anggapan yang berkembang di masyarakat, hal yang harus diakui adalah bahwa UUD 1945 telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dengan demikian, UUD 1945 telah menjadi aspek tidak terpisahkan. Hal yang dapat dilakukan adalah duduk bersamanya semua pihak untuk membicarakan perkembangan bangsa. Aspek penting yang harus diingat sekaligus disadari adalah bahwa siapa pun menjadi penentu kehidupan masa depan negeri ini.

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: